Kontranews.id – Jumat, 21 Agustus 2026 Sejumlah pengendara mengaku resah karena harus mengantre berjam-jam, bahkan rela bermalam hingga pagi hari, demi mendapatkan BBM subsidi jenis solar di SPBU Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara.
Di tengah kondisi tersebut, muncul dugaan adanya praktik pengisian BBM subsidi menggunakan sejumlah kendaraan tangki resing milik para penguntab atau pelansir BBM di SPBU Bungadidi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, para pelansir disebut dibagi menjadi dua kelompok dengan jadwal bergantian. Dalam satu kelompok terdapat sekitar 34 nama atau bahkan lebih.
Kelompok tersebut disebut dibentuk dengan alasan untuk memperlancar antrean dan memperhitungkan kebutuhan kendaraan umum maupun pengguna langsung. Namun, mekanisme pembagian BBM dan penggunaan kelompok tersebut kini menjadi sorotan.
Pengelola SPBU Akui Ada Kelompok Pelansir. Pada Jumat sore, 21 Agustus 2026, sejumlah wartawan melakukan investigasi sekaligus konfirmasi ke SPBU Bungadidi.
Tim terlebih dahulu mendatangi kantor SPBU untuk meminta keterangan. Namun, saat itu tim hanya bertemu bagian admin pihak ritel, sementara pihak SPBU disebut telah kembali ke rumah.
Tim kemudian menyambangi kediaman Bapak Subehing. Tim diterima dengan ramah dan dipersilakan masuk.
Dalam keterangannya, Subehing yang diketahui selaku pengawas SPBU Bungadidi mengakui adanya kelompok-kelompok pelansir, baik yang menggunakan kendaraan maupun surat rekomendasi.
Bahkan, menurutnya, mereka yang tidak memiliki kendaraan dan surat rekomendasi juga masuk dalam kelompok yang terbagi menjadi dua.
“Jadi tawaran itu kami Terima itu kami perhitungkan demi kelancaran, penyaluran BBM, dan memudahkan kendaraan umum atau pengguna langsung untuk dapat BBM solar. Imbuhnya, dan benar pak kalau kelompok itu menurut para ketua nya, ada sekitar 30 an lebih nama, yang disebutkan itu sudah termasuk surat rekomendasi, dan Masing-masing mendapatkan 4 jerken satu nama,” beber Bapak Subehing yang diketahui selaku pengawas di SPBU Bungadidi.
Keterangan Warga Berbeda.Namun, keterangan tersebut berbeda dengan pengakuan salah satu warga yang mengaku masuk dalam daftar nama kelompok tersebut.
“Awalnya kesepakatan 6 jerken per orang pak dan keluar satu jerken jadi kami dapat lima namun itu hanya berjalan berapa hari saja, dan berubah menjadi 4, sebab di potong dua jerken, 2 jerken itu entah untuk siapa itu urusan Ketua katanya, dan kami Terima saja yang penting kami ke bagian.
Dan yang tidak punya kendaraan dan rekomendasi, itu hanya di kasi 3 jerken saja, jadi itu di tarik tiga jerken, dari pembagian tadinya 6 jerken, dan semua itu sudah aturan katanya di kelompok,” tutur sumber tersebut dengan nada kesal.
“Dan potongan yang dari 2 bahkan 3 jergen itu kita tidak tau, katanya untuk jata2 orang orang tertentu, bahkan saya dengar info ada jata ke APH. Dan juga salah satu dewan,” bebernya sembari meminta namanya dirahasiakan.
Menurut sumber tersebut, praktik pengisian juga diduga tidak lepas dari peran operator.
“Dan apapun mereka lakukan, itu juga tidak lepas dari Peran Operator memuluskan praktek pengisian dengan melakukan program barcode berkali-kali.
Bahkan operator sering memarahi kami saat Jergen kami berjejer, di dekat nozzel alasan di lihat CCTV.
Tapi kalau Mobil tangki RESING yang di isi seolah-olah tak punya Dosa, Kalau itu operator nya, ibu Irma pasti kerjanya marah terus ke kami.”
AMSS Desak Pemeriksaan Operator dan CCTV. Menanggapi dugaan tersebut, Boy selaku perwakilan Aliansi Mahasiswa Sulawesi Selatan (AMSS) mendesak aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan terhadap operator yang bertugas pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Menurut Boy, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi mengenai pola pengisian BBM subsidi di SPBU Bungadidi.
AMSS juga mendesak agar rekaman CCTV SPBU diperiksa guna menelusuri proses pengisian BBM dan memastikan apakah BBM subsidi telah disalurkan sesuai peruntukannya atau justru mengalir kepada pihak-pihak yang tidak berhak.
Menurut Boy, desakan tersebut penting dilakukan karena suplai BBM di SPBU tersebut disebut mencapai 8 ton setiap hari.
Karena itu, AMSS meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pola penyaluran BBM subsidi di SPBU Bungadidi, termasuk data transaksi, penggunaan barcode, kendaraan yang melakukan pengisian, serta volume BBM yang keluar.
AMSS Soroti Perhitungan Volume BBM. Boy juga menyoroti perhitungan jumlah BBM yang disebut terserap melalui kelompok pelansir.
Berdasarkan perhitungan yang disampaikan Boy, apabila terdapat 33 nama dalam kelompok dan masing-masing mendapatkan 6 jeriken, maka jumlahnya mencapai 198 jeriken.
Jika setiap jeriken berisi 33 liter, maka totalnya mencapai 6.534 liter atau sekitar 6,5 ton.
Perhitungan tersebut, menurut Boy, masih dapat bertambah apabila jumlah anggota kelompok lebih banyak.
Karena itu, AMSS mendesak aparat penegak hukum menelusuri data penyaluran, rekaman CCTV, penggunaan barcode, jumlah kendaraan, serta volume BBM yang keluar dari SPBU Bungadidi.
Boy menegaskan, AMSS meminta seluruh informasi tersebut diverifikasi secara terbuka agar dapat diketahui secara jelas ke mana BBM subsidi tersebut disalurkan.
“Ini tidak boleh dibiarkan apabila nantinya pemeriksaan membuktikan adanya penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi. Kami meminta aparat penegak hukum segera memeriksa dan membuka data penyaluran agar persoalan ini menjadi terang,” tegas Boy selaku perwakilan Aliansi Mahasiswa Sulawesi Selatan (AMSS).
Catatan redaksi: Informasi mengenai dugaan penyimpangan penyaluran BBM subsidi tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. KontraNews.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pengelola SPBU Bungadidi, operator yang disebut dalam pemberitaan, maupun pihak terkait lainnya.
