Kontranews.id – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Gowa Sanctus Robertus Bellarminus mendesak Pemerintah Pusat mengambil langkah konkret, cepat, dan terukur dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
PMKRI Cabang Gowa menilai karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat, kesehatan publik, keberlangsungan ekosistem, serta masa depan generasi mendatang.
Dampak yang ditimbulkan, mulai dari kabut asap, gangguan pernapasan, kerusakan habitat, hingga terganggunya aktivitas ekonomi dan pendidikan, dinilai membutuhkan penanganan serius melalui koordinasi lintas sektor dan dukungan sumber daya yang memadai.
Pemerintah Pusat didesak memastikan penanganan karhutla berjalan secara optimal, termasuk memperkuat upaya pemadaman, melindungi masyarakat terdampak, serta menjamin ketersediaan layanan kesehatan dan kebutuhan dasar bagi warga di wilayah terdampak.
PMKRI Cabang Gowa meminta Pemerintah Pusat mempertimbangkan penetapan karhutla sebagai bencana nasional apabila kondisi di lapangan memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
Penilaian tersebut perlu mempertimbangkan skala dan luas wilayah terdampak, jumlah korban, kerugian yang ditimbulkan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan penanganan bencana.
Menurut PMKRI Cabang Gowa, langkah tersebut perlu disertai evaluasi menyeluruh terhadap kondisi darurat di berbagai wilayah agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tingkat keparahan bencana.
Selain itu, pemerintah diminta memperkuat koordinasi antarlembaga, mengerahkan sumber daya yang diperlukan, menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap, serta membuka informasi secara transparan mengenai perkembangan penanganan karhutla kepada publik.
PMKRI Cabang Gowa juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi.
Penanganan karhutla, menurut organisasi mahasiswa tersebut, tidak boleh berhenti pada upaya pemadaman api. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan pemanfaatan lahan, meningkatkan pencegahan kebakaran, melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran, serta memastikan pemulihan ekosistem yang mengalami kerusakan.
Upaya pencegahan dinilai penting agar kebakaran tidak terus berulang dan masyarakat tidak kembali menanggung dampak yang sama setiap musim rawan kebakaran.
“Negara tidak boleh menunggu sampai korban semakin banyak dan kerusakan semakin meluas baru mengambil tindakan serius. Keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah Pusat harus menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat terdampak karhutla,” demikian sikap PMKRI Cabang Gowa dalam pernyataannya.
Sebagai organisasi mahasiswa Katolik yang berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil, PMKRI Cabang Gowa memandang penanganan karhutla sebagai tanggung jawab bersama yang membutuhkan kepemimpinan negara, partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten.
PMKRI Cabang Gowa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal kebijakan penanganan karhutla agar tidak berhenti sebagai respons sesaat, tetapi menjadi komitmen jangka panjang dalam melindungi lingkungan hidup.
Organisasi tersebut juga menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh perlindungan dari dampak pencemaran udara serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Negara harus hadir, lingkungan harus dilindungi, dan rakyat tidak boleh dibiarkan menanggung dampak bencana sendirian. PMKRI Pro Ecclesia et Patria – Demi Gereja dan Tanah Air.
