Kontranews.id– Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) Kejaksaan Agung melakukan penahanan terhadap eks Sekretaris Deputi Badan Gizi Nasional Kolonel Cpl Budi Utomo terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola anggaran program Makan Bergizi Gratis.

Perwira menengah TNI AD tersebut kini ditempatkan di Rumah Tahanan Pomdam Jaya. Penahanan dilakukan setelah Budi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang penyidikannya menggunakan jalur koneksitas dan ditangani langsung oleh tim Jampidmil Kejagung.

BACA JUGA :  19 Tewas, 400 Luka-Luka, Aparat Nepal Tembaki Massa Penentang Korupsi

 

”Terhadap yang bersangkutan telah ditetapkan tersangka,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna pada Selasa (29/9/2026).

Budi disebut telah menjalani penahanan di fasilitas tahanan militer Pomdam Jaya di Jakarta Selatan sejak Agustus 2025. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang berjalan terhadap dirinya.

”Telah dilakukan penahanan (terhadap Kolonel Budi),” kata Anang singkat.

Dalam perkara tersebut, Budi diketahui memiliki peran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Penyidik menduga dirinya melakukan rekayasa dalam proses pengadaan barang dan jasa, terutama terkait proyek pengadaan sepeda motor listrik di lingkungan BGN.

BACA JUGA :  Korban MBG Terus Bertambah, Pemerintah Diminta Bertanggung Jawab

Perkara ini juga mengarah pada dugaan persekongkolan yang melibatkan sejumlah pihak lintas sektor. Budi dituding memiliki keterkaitan dengan eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono dalam proyek yang memiliki nilai sekitar Rp 1 triliun.

Penyidik menemukan dugaan manipulasi dalam berita acara serah terima barang. Dokumen tersebut mencatat pembayaran untuk 21.081 unit kendaraan, sedangkan kendaraan yang disebut benar-benar dikirim hanya sebanyak 3.229 unit.

BACA JUGA :  AMPH Bongkar Mafia Air di Jeneponto, Ada Permainan Polisi dan Pejabat PDAM!

Kasus tersebut menambah daftar tersangka dalam perkara di lingkungan BGN. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka lain, termasuk eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan. Seluruh berkas perkara tersebut telah dilimpahkan ke Kejari Jakarta Pusat pada Selasa (29/9/2026).