Kontranews.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Jayawijaya mendesak Satgas Militer non-organik menghentikan penyisiran yang dinilai menyasar kawasan pemukiman warga sipil tanpa target yang jelas.
Desakan itu disampaikan Ketua DPD II KNPI Jayawijaya, Hengki Hilapok, menyusul laporan adanya penyisiran di kawasan Sinakma, tepatnya di kompleks perumahan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Sabtu (19/9/2026) sekitar pukul 14.05 WIT.
Hengki meminta aparat keamanan mengutamakan ketepatan sasaran dan keselamatan masyarakat sipil dalam setiap operasi.
Menurutnya, apabila keberadaan seseorang atau kelompok terdeteksi melalui alat pelacak, aparat seharusnya mendatangi titik yang teridentifikasi dengan langkah terukur, bukan melakukan penyisiran secara luas di kawasan pemukiman.
“Kami meminta agar aparat tidak melakukan penyisiran secara sembarangan di pemukiman warga. Kalau memang ada titik yang terdeteksi melalui alat pelacak, langsung datangi titik tersebut dan pastikan targetnya,” tegas Hengki.
Ia juga menyoroti kemungkinan kendala teknis pada alat pelacak. Menurut Hengki, informasi lokasi yang tidak presisi berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran dan berdampak kepada masyarakat yang tidak terkait.
“Kalau alat pelacak hanya menunjukkan lokasi secara umum, jangan kemudian dilakukan penyisiran sembarangan. Jangan sampai persoalan teknis justru berdampak kepada masyarakat sipil,” ujarnya.
Hengki menilai tindakan penyisiran di kawasan pemukiman dapat menimbulkan kepanikan dan rasa takut warga. Karena itu, setiap operasi keamanan di lingkungan masyarakat diminta dilakukan secara profesional, terukur, dan tetap memperhatikan perlindungan warga sipil.
KNPI Jayawijaya, kata Hengki, tidak mempersoalkan tugas aparat dalam menjaga keamanan. Namun, pelaksanaan tugas tersebut harus tetap mengedepankan pendekatan yang profesional dan humanis.
“Keselamatan dan rasa aman masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Hengki juga meminta setiap tindakan di kawasan pemukiman didasarkan pada informasi dan target yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan baru.
Sebelumnya, KNPI Jayawijaya juga menyuarakan pentingnya perlindungan masyarakat sipil dalam penanganan persoalan keamanan di Papua. Pendekatan keamanan, menurut organisasi tersebut, perlu tetap memperhatikan kondisi dan keselamatan warga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Satgas maupun aparat keamanan mengenai laporan penyisiran di kompleks perumahan Pemkab Jayawijaya tersebut. Karena itu, kronologi, sasaran, dan alasan keberadaan aparat di lokasi masih memerlukan konfirmasi dari pihak berwenang.
