Kontranews.id – Kota Makassar menghadapi multi krisis mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), kelangkaan gas LPG 3kg, dan pemadaman listrik bergilir.

Kondisi ini sangat berdampak terhadap masyarakat karena multi krisis ini menyasar kebutuhan dasar masyarakat yang menopang kelangsungan hidup sehari-hari dan aktivitas ekonomi.

Menyikapi multi krisis yang dalam beberapa hari terakhir sangat menyiksa masyarakat, Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) angkat bicara.

Hal itu disampaikan langsung oleh ketua KP-GRD, Jimi Saputra kepada media, Kamis (10/09/2026).

BACA JUGA :  HUT RI ke-80, SD Negeri Parinring Gaungkan Pesan Anti-Bullying Lewat Dongeng

Ia mengatakan bahwa sulitnya masyarakat mengakses kebutuhan dasar adalah bentuk kegagalan pemerintah Kota Makassar dan pemerintah Pusat.

“Kondisi krisis BBM, air bersih, listrik, dan gas 3 kg di Kota Makassar ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini bentuk kegagalan pemerintah yang telah lama melakukan pembiaran terhadap pihak-pihak tertentu yang diduga memainkan peran untuk menimbun,” ujarnya.

“Ini adalah kegagalan struktural negara tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), gas LPG 3kg, air bersih, dan pemadaman listrik berdampak langsung pada aktivitas masyarakat sehari-hari,” tambahnya.

BACA JUGA :  Samsat Makassar 1 Didemo Warga: Bayar Pajak Kok Seperti Tes Kesabaran!

Lebih lanjut, Jimi Saputra menyampaikan kelangkaan BBM sangat berdampak bagi pekerja, nelayan, ojek online, angkutan umum, dan sopir mobil ekspedisi atau antar daerah.

Secara kelembagaan, GRD menduga ini ada upaya untuk memaksa masyarakat beralih kendaraan listrik.

“Hari ini masyarakat kecil yang pendapatannya bergantung pada berbasis pengantaran menghabiskan waktu lebih banyak di antrian panjang mengisi BBM,” pungkasnya.

BACA JUGA :  Makassar Panas! Lagu Kontroversial Bikin Udhin Leaders Turun ke Jalan

“GRD menilai ini ada upaya dari kepentingan modal yang berkolaborasi dengan kekuasaan hari ini untuk memaksa masyarakat beralih ke kendaraan listrik,” tambahnya.

Jimi Saputra juga mendesak pemerintah Kota Makassar-Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah untuk menstabilkan kebutuhan dasar masyarakat.

“Pemda Kota Makassar, Pemprov Sulsel dan pemerintah Pusat jangan berdiam diri melihat persoalan yang menyentuh langsung pada kebutuhan dasar masyarakat. Segera lakukan upaya untuk memastikan distribusi kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” tutupnya.