Kontranews.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi salah satu ancaman lingkungan serius di Indonesia pada Agustus 2026. Hingga 25 Agustus, laporan pemerintah menunjukkan kebakaran dan peningkatan hotspot terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Data karhutla perlu dibaca secara hati-hati karena hotspot, kejadian kebakaran, fire spot, dan luas lahan terbakar merupakan indikator yang berbeda.
Satu hotspot tidak otomatis berarti satu kejadian kebakaran, sementara satu kejadian kebakaran dapat menghasilkan lebih dari satu hotspot.
Kementerian Kehutanan juga menegaskan bahwa hotspot merupakan hasil deteksi satelit yang tetap membutuhkan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi, lokasi, penyebab dan luas kebakaran.
Hotspot Berkepercayaan Tinggi Meningkat di Kalimantan. Kementerian Kehutanan mencatat peningkatan hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan pada 17–19 Agustus 2026.
Pada 17 Agustus pukul 07.00 WIB, terdeteksi 93 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, 28 hotspot di Kalimantan Tengah dan 2 hotspot di Kalimantan Selatan, atau total 123 titik.
Pada 18 Agustus, jumlah tersebut menjadi 15 titik di Kalimantan Barat, 73 titik di Kalimantan Tengah dan 21 titik di Kalimantan Selatan, dengan total 109 titik.
Lonjakan terjadi pada 19 Agustus. Kalimantan Barat mencatat 259 hotspot, Kalimantan Tengah 242 hotspot, dan Kalimantan Selatan 17 hotspot, sehingga total mencapai 518 hotspot berkepercayaan tinggi dalam satu pemantauan.
Secara kumulatif selama 17–19 Agustus, tercatat 750 hotspot berkepercayaan tinggi, terdiri atas 367 titik di Kalimantan Barat, 343 titik di Kalimantan Tengah dan 40 titik di Kalimantan Selatan.
[Sumber resmi Kementerian Kehutanan — Pemerintah Perkuat Operasi Terpadu Karhutla di Kalimantan](https://www.kehutanan.go.id/news/pemerintah-perkuat-operasi-terpadu-karhutla-di-kalimantan-tambah-dukungan-udara-dan-pemadaman-darat?utm_source=chatgpt.com)
Kementerian Kehutanan menekankan bahwa angka hotspot tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran. Verifikasi lapangan tetap diperlukan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Penanganan Karhutla Kalimantan Melibatkan Ribuan Personel. Operasi pengendalian karhutla di tiga provinsi prioritas Kalimantan melibatkan sedikitnya 12.880 personel gabungan.
Personel tersebut terdiri atas Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, Masyarakat Peduli Api, pemerintah daerah, pelaku usaha, relawan dan masyarakat.
Kementerian Kehutanan menyebut operasi darat dilakukan melalui patroli terpadu, pemeriksaan lapangan, pemadaman, pembasahan dan pendinginan, penyekatan area terbakar serta penjagaan lokasi rawan.
Pemerintah juga memperkuat sarana pemadaman, termasuk pembangunan dan pengaktifan sumur bor di wilayah prioritas.
Kalimantan Selatan Masih Menghadapi Karhutla. BNPB melaporkan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan masih berlangsung pada 23 Agustus 2026.
Operasi udara melibatkan dua armada patroli dan tiga unit water bombing. Pada 23 Agustus, dua helikopter water bombing melakukan 243 kali penjatuhan air dengan volume sekitar 1.029.000 liter, dan dilaporkan menangani sekitar 13 hektare lahan.
Sementara operasi darat dilakukan di 11 wilayah dengan dukungan sedikitnya 714 personel. Hingga 23 Agustus, luas lahan yang berhasil ditangani melalui operasi darat tercatat sekitar 40,9 hektare.
[Sumber resmi BNPB — Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana 24 Agustus 2026](https://www.bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-24-agustus-2026-penanganan-karhutla-di-sejumlah-wilayah-terus-diperkuat?utm_source=chatgpt.com)
Sumatra Selatan Catat 1.723 Kejadian Karhutla. Tekanan karhutla juga terlihat di Sumatra Selatan. Dalam rapat penanganan karhutla pada 24 Agustus, Kepala Pelaksana BPBD Sumatra Selatan M. Iqbal Alisyahbana menyampaikan bahwa hingga 23 Agustus 2026 tercatat 12.956 hotspot di Sumatra Selatan.
Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 2.435 titik, disusul Musi Banyuasin 2.139 titik dan Muara Enim 1.909 titik.
Khusus periode Agustus hingga 23 Agustus, tercatat 8.044 hotspot. Sementara luas lahan terbakar mencapai 1.926 hektare, dengan jumlah kejadian karhutla sebanyak 1.723 kejadian.
[Sumber resmi Sekretariat Negara — Dari Riau ke Sumatra Selatan, Presiden Prabowo Pastikan Penanganan Karhutla Berjalan hingga Tuntas (https://www.setneg.go.id/baca/index/dari_riau_ke_sumatra_selatan_presiden_prabowo_pastikan_penanganan_karhutla_berjalan_hingga_tuntas?utm_source=chatgpt.com)
Angka tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara kejadian karhutla, luas lahan terbakar dan hotspot. Ketiganya tidak dapat dijumlahkan menjadi satu angka “jumlah kebakaran”.
Nabire: 396,13 Hektare Lahan Terbakar. Salah satu kejadian dengan luasan cukup besar terjadi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
BNPB melaporkan karhutla berlangsung sejak 18 Juli hingga 23 Agustus 2026 di tujuh distrik, yakni Teluk Kimi, Nabire Kota, Nabire Barat, Wanggar, Nabire, Makimi dan Yaur.
Berdasarkan pendataan BPBD Kabupaten Nabire, sekitar 396,13 hektare lahan terbakar dan empat kepala keluarga terdampak.
Sebagian titik api masih sulit dijangkau armada pemadam sehingga pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan dukungan water bombing dan tambahan armada pemadam.
Karena kebakaran telah dimulai sejak Juli, angka 396,13 hektare tersebut tidak dapat disebut sebagai luas kebakaran baru sepanjang Agustus.
Namun, kejadian tersebut masih berlangsung hingga 23 Agustus dan menjadi bagian dari gambaran karhutla nasional.
Sulawesi Selatan Turut Mengalami Karhutla. Di Sulawesi Selatan, BNPB melaporkan kebakaran di Kabupaten Enrekang, tepatnya di Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang.
Kebakaran menghanguskan sekitar 10 hektare lahan. BNPB menyebut kebakaran diduga dipicu aktivitas warga yang membuang puntung rokok sembarangan.
Kondisi medan yang curam menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Tim BPBD, Damkar, TNI, Polri dan masyarakat melakukan pemadaman serta pendinginan.
[Sumber resmi BNPB — Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana 22 Agustus 2026](https://www.bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-22-agustus-2026?utm_source=chatgpt.com)
Karhutla Juga Terjadi di Sejumlah Wilayah Lain. BNPB dalam laporan 24 Agustus juga mencatat karhutla di sejumlah wilayah lainnya.
Di Kota Batam, Kepulauan Riau, kebakaran pada 22 Agustus menghanguskan sekitar 35 hektare lahan dan berhasil dipadamkan.
Di Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, kebakaran lahan mencapai sekitar 5 hektare dan dilaporkan telah padam.
Di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, kebakaran di Desa Kinong, Kecamatan Damai, menghanguskan sekitar 10 hektare dan berhasil dipadamkan pada hari yang sama.
Sementara di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, sekitar 3,5 hektare lahan terdampak kebakaran dan berhasil dipadamkan.
Gerakan Pemuda Lingkungan Hidup Indonesia (GPLHII). Minta Pemerintah Bangun Hidran di Hutan Rawan Kebakaran. Melihat pola kebakaran yang terus berulang, Gerakan Pemuda Lingkungan Hidup Indonesia (GPLHI) meminta pemerintah tidak berhenti pada tindakan pemadaman ketika kebakaran telah terjadi.
GPLHI mendorong Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengambil langkah strategis dan berkelanjutan dengan membangun sistem pencegahan serta respons cepat karhutla di kawasan hutan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Salah satu langkah yang didorong adalah pembangunan jaringan hidran pemadam kebakaran hutan, reservoir, embung dan sumber air permanen di titik-titik rawan kebakaran.
“Pemerintah jangan hanya hadir ketika api sudah membesar. Setelah kebakaran dipadamkan, harus ada langkah pencegahan yang permanen. Kami meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membangun jaringan hidran, reservoir atau sumber air permanen di kawasan hutan yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi,” kata Rispandi, perwakilan GPLHI.
Rispandi menilai pembangunan infrastruktur pencegahan harus menjadi bagian dari strategi nasional menghadapi karhutla yang terus berulang setiap musim kemarau.
“Kita tidak boleh terus menggunakan pola yang sama setiap tahun, yaitu menunggu kebakaran terjadi baru kemudian melakukan pemadaman. Pemerintah harus bergerak lebih awal dengan memetakan kawasan rawan, menyediakan sumber air, membangun akses pemadaman dan memperkuat sistem peringatan dini,” ujar Rispandi.
Ia juga meminta pembangunan hidran dan sumber air tidak dilakukan secara seremonial, tetapi ditempatkan berdasarkan data hotspot historis, tingkat kerawanan kebakaran, kondisi vegetasi, kawasan gambut serta aksesibilitas petugas pemadam.
“Kalau titik rawan sudah bisa dipetakan, maka anggaran pencegahan harus diarahkan ke sana. Infrastruktur pemadam harus tersedia sebelum kebakaran terjadi, bukan setelah hutan sudah terbakar,” tegas Rispandi.
Menurut GPLHI, pembangunan infrastruktur tersebut perlu disertai pemetaan kawasan rawan karhutla, pembangunan embung atau reservoir, akses jalan bagi kendaraan pemadam, pos pemantauan, sistem peringatan dini serta penempatan peralatan pemadam di lokasi strategis.
GPLHI menilai sistem tersebut penting agar ketika api muncul, petugas tidak selalu bergantung pada mobilisasi sumber daya dari lokasi yang jauh.
Selain infrastruktur fisik, GPLHI meminta pemerintah memperkuat keterlibatan masyarakat melalui desa tangguh karhutla, kelompok masyarakat peduli api, patroli terpadu, edukasi larangan pembakaran lahan serta sistem pelaporan cepat berbasis teknologi.
Pencegahan Harus Menjadi Prioritas. GPLHI menilai kebijakan karhutla perlu bergeser dari pola dominan reaktif menuju pencegahan berbasis risiko.
Data hotspot historis, kawasan gambut, kondisi vegetasi, akses menuju lokasi serta ketersediaan sumber air, menurut GPLHI, ini harus menjadi dasar dalam menentukan lokasi pembangunan infrastruktur pemadaman permanen.
Pemerintah sendiri saat ini memperkuat operasi darat dan udara, termasuk patroli, water bombing, pemadaman, pendinginan dan penyediaan sumber air di sejumlah wilayah prioritas.
Hingga 25 Agustus 2026, belum terdapat satu angka resmi tunggal yang dapat disebut sebagai jumlah seluruh kebakaran Indonesia sepanjang 1–25 Agustus.
Data pemerintah menunjukkan sedikitnya terdapat tiga indikator berbeda yang harus dibaca secara terpisah, yakni kejadian karhutla terverifikasi, luas lahan terbakar dan hotspot hasil penginderaan jauh.
Sumatra Selatan, misalnya, mencatat 1.723 kejadian karhutla, 1.926 hektare lahan terbakar dan 12.956 hotspot hingga 23 Agustus 2026, dengan 8.044 hotspot tercatat sepanjang Agustus hingga 23 Agustus.
Sementara Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan mencatat 750 hotspot berkepercayaan tinggi secara kumulatif selama 17–19 Agustus.
Di Nabire, Papua Tengah, sekitar 396,13 hektare lahan terbakar dalam rangkaian kejadian yang berlangsung sejak 18 Juli hingga 23 Agustus.
Data tersebut menunjukkan bahwa karhutla membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Pemadaman tetap penting, tetapi harus berjalan bersamaan dengan pencegahan, penyediaan sumber air, sistem peringatan dini, patroli, pengawasan kawasan dan penegakan hukum.
GPLHI menilai pemerintah perlu menjadikan data karhutla Agustus 2026 sebagai bahan evaluasi nasional untuk membangun sistem pencegahan permanen, termasuk jaringan hidran, reservoir dan sumber air di kawasan hutan yang memiliki tingkat risiko kebakaran tinggi.
Catatan Redaksi : Data hotspot merupakan hasil penginderaan jauh dan tidak otomatis menunjukkan adanya kebakaran aktif pada setiap titik. Data kejadian dan luas terbakar juga dapat berubah setelah dilakukan verifikasi lapangan. Karena itu, angka hotspot, jumlah kejadian dan luas terbakar dalam berita ini tidak boleh dijumlahkan sebagai satu angka “jumlah kebakaran nasional”.
Sumber: Kementerian Kehutanan, BNPB, Sekretariat Negara dan BPBD daerah.
