Kontranews.id – Ketua DPC GMNI Gowa, Nurdin Khaliq Sadewa atau Khaliq, meminta Pertamina dan DPRD tidak berhenti pada rapat, pemanggilan maupun inspeksi mendadak dalam menangani antrean BBM dan kelangkaan LPG 3 Kg yang masih dirasakan masyarakat.
Berdasarkan analisis Nurdin Khaliq Sadewa, persoalan tersebut harus dilihat dari hasil nyata di lapangan.
Jika setelah berbagai rapat dan sidak antrean masih terjadi, maka harus dicari penyebabnya dan segera dibenahi.
“Rapat sudah dilakukan, DPRD sudah memanggil Pertamina, pemerintah sudah membentuk Satgas, bahkan Gubernur sudah turun langsung melakukan sidak. Tetapi pertanyaan kita sederhana, apa hasil konkretnya di lapangan? Jangan sampai rapat terus dilakukan, sementara masyarakat tetap antre berjam-jam,” ujar Khaliq.
Mengingat sorotan temuan Gubernur Sulsel saat sidak di SPBU Jalan AP Pettarani pada 10 September lalu.
Dalam sidak tersebut ditemukan empat nozzle hanya dilayani satu operator.
Satgas juga menemukan dugaan tangki kendaraan yang dimodifikasi, pengisian BBM berulang dalam sehari dan penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan kendaraan.
Bagi GMNI Gowa, temuan tersebut tidak boleh hanya berhenti sebagai catatan hasil sidak.
“Kalau di lapangan ditemukan pelanggaran, jangan berhenti pada temuan. Harus diperiksa siapa yang bertanggung jawab. Kalau setelah pemeriksaan terbukti ada pelanggaran, proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Khaliq menilai persoalan antrean tidak cukup dijelaskan dengan alasan stok tersedia atau kebutuhan meningkat.
Pertamina harus melihat bagaimana BBM tersebut disalurkan dan bagaimana pelayanan di setiap SPBU berjalan.
“Kalau stok disebut aman tetapi masyarakat masih mengantre panjang, berarti ada yang harus diperiksa. Apakah masalahnya pada pelayanan SPBU, distribusi, pengawasan atau penyalahgunaan BBM subsidi. Jangan hanya bicara stok,” katanya.
Dia meminta Pertamina melakukan evaluasi terhadap SPBU yang terus mengalami kepadatan. Sistem pelayanan juga harus diperbaiki agar masyarakat tidak dirugikan oleh antrean panjang.
Khaliq mengapresiasi informasi Pertamina mengenai peningkatan kebutuhan BBM sekitar 10–15 persen pada periode Juni hingga Agustus. Namun, menurutnya, angka tersebut harus diikuti langkah yang bisa dirasakan masyarakat.
“Pertamina tidak bisa hanya menyampaikan data kebutuhan. Yang ditunggu masyarakat adalah BBM tersedia, antrean berkurang dan pelayanan berjalan baik,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan kepada DPRD. Khaliq meminta fungsi pengawasan tidak berhenti setelah DPRD memanggil Pertamina dalam rapat.
“DPRD jangan hanya memanggil, bertanya, lalu selesai. Setelah rapat harus ada pengawasan lanjutan. Apa yang dijanjikan Pertamina harus dicek lagi di lapangan,” tegasnya.
GMNI DPC GOWA mendesak DPRD kabupaten/kota, DPRD Sulsel hingga DPR RI ikut mengawal persoalan tersebut, termasuk meminta perkembangan penanganan secara berkala.
Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada publik juga harus menyentuh persoalan yang benar-benar terjadi, seperti SPBU yang masih padat, pengisian berulang, dugaan pelangsiran, serta distribusi LPG 3 Kg dari agen hingga pangkalan.
“Jangan hanya mengatakan stok aman. Masyarakat ingin tahu apakah mereka bisa mendapatkan BBM dan LPG dengan mudah, harga sesuai dan aturan benar-benar dijalankan,” katanya.
Khaliq juga menegaskan, apabila pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran dan pelakunya terbukti, proses hukum tidak boleh berhenti pada teguran atau penyitaan barang.
“Kalau memang terbukti melanggar, proses sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik ketentuan pidana maupun perdata sepanjang unsur pelanggarannya terpenuhi. Jangan sampai masyarakat melihat ada pelanggaran, tetapi akhirnya tidak jelas tindak lanjutnya,” ujarnya.
Penegakan aturan penting untuk mencegah praktik yang merugikan masyarakat, terutama penyalahgunaan BBM subsidi dan distribusi LPG 3 Kg yang tidak tepat sasaran.
GMNI Gowa juga meminta pemerintah daerah bersama TNI-Polri tetap mengawasi lokasi yang mengalami antrean panjang.
Pengawasan diperlukan untuk menjaga ketertiban, mencegah pelangsiran dan mengurai kemacetan.
Khaliq menegaskan kehadiran aparat tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban.
“Pengamanan penting, tetapi akar masalah juga harus diselesaikan. Kalau ada pelanggaran, periksa dan tindak sesuai hukum. Kalau masalahnya pelayanan, perbaiki pelayanan. Kalau distribusinya bermasalah, benahi distribusinya,” katanya.
Mengacu pada kondisi antrean BBM yang mengular ke badan jalan sudah berdampak pada aktivitas masyarakat.
Waktu terbuang, lalu lintas terganggu, distribusi barang tersendat dan pelaku usaha ikut terkena dampaknya.
Karena itu, Khaliq meminta Pertamina dan DPRD menunjukkan hasil kerja yang bisa diukur, bukan sekadar banyaknya rapat atau sidak.
“Ukuran keberhasilan bukan berapa kali rapat digelar atau berapa kali sidak dilakukan. Ukurannya sederhana..! antrean berkurang, BBM dan LPG mudah didapat masyarakat, pelayanan membaik dan setiap pelanggaran yang terbukti diproses sesuai aturan,” tutup Nurdin Khaliq Sadewa
