Kontranews.id – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni menjelaskan alasan dirinya bersama Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) tidak turut dalam rombongan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Raja Antoni mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo ke sejumlah wilayah tersebut memiliki fokus khusus, yakni memperkuat dukungan TNI dan Polri dalam penanganan karhutla.
Penguatan tersebut mencakup penambahan personel serta dukungan peralatan, termasuk helikopter untuk melakukan water bombing di lokasi terdampak karhutla.
“Seperti yang sudah dijelaskan Bapak Mensesneg kepada media bahwa kunjungan Bapak Presiden ke Kalimantan dan Sumatera fokus untuk menambah kekuatan, penambahan personel dan peralatan seperti heli untuk water bombing dan sebagainya. Dan oleh karena itu Bapak Panglima TNI dan Kapolri yang diajak dalam rombongan,” kata Raja Antoni saat ditemui wartawan di sela kunjungannya meninjau penanganan karhutla di Jambi, Selasa (25/8/2026).
Raja Antoni menegaskan, ketidakhadirannya dalam rombongan Presiden bukan berarti komunikasi dengan Kepala Negara tidak berjalan. Ia memastikan koordinasi dan komunikasi dengan Presiden Prabowo tetap berlangsung dengan baik.
Menurutnya, dirinya justru mendapat tugas untuk tetap berada di lapangan dan memastikan penanganan karhutla berjalan sesuai instruksi Presiden.
“Komunikasi saya sebagai pembantu presiden dengan Bapak Presiden berjalan dengan baik. Beliau bos yang komunikatif. Saya turun ke Riau, Sumsel, Kalteng, Kalsel, Kalbar dan hari ini di Jambi ada seizin dan atas perintah beliau,” ujar Raja Antoni.
Dalam beberapa waktu terakhir, Raja Antoni telah turun langsung ke sejumlah wilayah yang mengalami karhutla, antara lain Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, serta Jambi.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan instruksi Presiden terkait penanganan karhutla dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak terkait.
Raja Antoni juga memastikan upaya penanganan karhutla terus diperkuat melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya.
Dengan demikian, pembagian tugas antara pejabat pemerintah dalam penanganan karhutla dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan, termasuk penguatan personel, peralatan, pemadaman, serta pemantauan kondisi wilayah terdampak.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah meluasnya kebakaran di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.
