Kontranews.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) resmi hadir di Kabupaten Kepulauan Selayar melalui deklarasi pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang dirangkaikan dengan kegiatan Penerimaan dan Pendidikan Anggota (PPAB) I.
Kegiatan tersebut berlangsung lancar dan sukses pada 12 November 2026, sekaligus menjadi momentum awal konsolidasi gerakan mahasiswa berlandaskan ideologi Marhaenisme di Bumi Tanadoang.
Dalam deklarasi tersebut, Bung Rere Saputra, S.H., dipercaya menahkodai DPC GMNI Kabupaten Kepulauan Selayar.
Kehadiran organisasi ini diharapkan menjadi ruang kaderisasi, penguatan intelektual, serta wadah perjuangan mahasiswa dalam mengawal berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah.
Mengusung tema “Meneguhkan Ideologi Marhaenisme di Bumi Tanadoang, serta Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Maritim dan Keadilan Sosial”, deklarasi tersebut membawa pesan penting mengenai perlunya membangun gerakan mahasiswa yang tidak hanya kuat secara ideologis, tetapi juga mampu mengambil peran nyata di tengah kehidupan masyarakat.
Ketua DPC GMNI Kabupaten Kepulauan Selayar, Rere Saputra, S.H., menegaskan bahwa lahirnya organisasi tersebut bukan sekadar penambahan wadah organisasi kemahasiswaan, melainkan bagian dari tanggung jawab historis pemuda dan mahasiswa dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan yang sesungguhnya.
Menurut Rere, kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebasnya bangsa dari penjajahan, tetapi harus diwujudkan melalui pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
“Lahirnya GMNI Cabang Kepulauan Selayar bukan sekadar menambah satu organisasi mahasiswa. Ini merupakan penegasan bahwa pemuda dan mahasiswa harus hadir sebagai kekuatan intelektual sekaligus kekuatan perjuangan yang berpijak pada nilai-nilai Marhaenisme. Bagi kami, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera, terbebas dari ketidakadilan, dan mampu menentukan masa depannya sendiri,” tegas Rere.
Bung Rere juga menekankan bahwa potensi maritim Kepulauan Selayar harus menjadi perhatian serius dalam agenda pembangunan daerah.
Sebagai wilayah kepulauan, Selayar memiliki kekayaan sumber daya laut yang perlu dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat, khususnya nelayan dan kelompok ekonomi rakyat.
“Bumi Tanadoang memiliki potensi maritim yang besar. Namun, potensi tersebut harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya. Jangan sampai kekayaan laut hanya menjadi angka dalam laporan pembangunan, sementara masyarakat pesisir masih berhadapan dengan keterbatasan akses ekonomi, ketimpangan, dan persoalan kesejahteraan. Di sinilah GMNI harus mengambil peran melalui pemikiran kritis, keberpihakan, dan kerja-kerja nyata bersama rakyat,” ujar Rere
Lebih lanjut, Rere menyampaikan bahwa DPC GMNI Kepulauan Selayar terbuka untuk membangun komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, lembaga pemerintahan, organisasi kemahasiswaan, serta organisasi kemasyarakatan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kolaborasi tidak boleh menghilangkan independensi dan prinsip perjuangan organisasi. GMNI, menurutnya, harus tetap menjalankan fungsi kritis sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik.
“Kami membuka tangan untuk bekerja sama dengan siapa pun yang memiliki komitmen terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Selayar. Tetapi perlu kami tegaskan, kerja sama bukan berarti kehilangan prinsip, dan kemitraan bukan berarti menyerahkan independensi. GMNI akan tetap berdiri sebagai organisasi perjuangan yang kritis, objektif, dan berani menyuarakan kebenaran demi kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Rere juga tambahkan, keberadaan GMNI di Kepulauan Selayar harus mampu melahirkan kader-kader yang memiliki kesadaran ideologis, kapasitas intelektual, serta keberanian dalam merespons berbagai persoalan daerah.
Organisasi juga diharapkan dapat menjadi ruang dialektika, membangun tradisi berpikir kritis, dan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam mengawal demokrasi serta kebijakan pembangunan.
Menutup pernyataannya, Rere menegaskan bahwa ukuran perjuangan organisasi bukan terletak pada besarnya slogan atau seremonial deklarasi, melainkan pada konsistensi keberpihakan dan tindakan nyata bersama masyarakat.
“Di mana masih terdapat ketidakadilan, baik di laut maupun di darat Kepulauan Selayar, di situlah GMNI harus hadir dan berdiri bersama rakyat. Kami tidak ingin menjadi organisasi yang hanya besar dalam slogan, tetapi lemah dalam tindakan. GMNI harus melahirkan kader-kader yang berpikir merdeka, berani bersikap, dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Sebab, perjuangan tidak berhenti pada deklarasi, tetapi justru dimulai setelah hari ini,” tutup Bung Rere
Deklarasi dan pelaksanaan PPAB I tersebut menjadi langkah awal perjalanan DPC GMNI Kabupaten Kepulauan Selayar dalam membangun kaderisasi dan gerakan mahasiswa di daerah.
Dengan semangat Marhaenisme, organisasi ini diharapkan dapat mengambil bagian dalam memperjuangkan keadilan sosial, mengawal kepentingan masyarakat, serta mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi maritim di Kepulauan Selayar.
