Kontranews.id – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kembali menuai sorotan. Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Rabu (18/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengambil langkah tegas untuk mengusut dugaan praktik pertambangan emas ilegal yang dilaporkan telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Mereka juga meminta evaluasi terhadap jajaran kepolisian di daerah, menyusul dugaan lemahnya pengawasan dan belum tuntasnya penanganan aktivitas PETI di Kabupaten Luwu.
Ketua DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menegaskan bahwa persoalan tambang ilegal di Bajo Barat tidak bisa lagi dipandang sebatas pelanggaran perizinan.
Berdasarkan pernyataan pihak aktivitas tersebut telah menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan, sumber air bersih, keselamatan masyarakat, serta keberlangsungan sektor pertanian.
Ia menilai, negara tidak boleh kalah menghadapi aktivitas pertambangan ilegal yang terus dilaporkan berlangsung meskipun penertiban telah berulang kali dilakukan aparat penegak hukum.
“Kalau penertiban sudah dilakukan berkali-kali, tetapi aktivitas tambang ilegal tetap berlangsung, publik berhak mempertanyakan efektivitas penegakan hukumnya. Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas di atas kertas, tetapi tidak berdaya ketika berhadapan dengan praktik pertambangan ilegal,” tegas Reza.
Selain itu ia juga mendesak Kapolri agar tidak sekadar menerima laporan administratif, tetapi mengambil langkah pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh, termasuk terhadap kinerja Kapolda Sulawesi Selatan beserta jajaran yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penindakan aktivitas PETI di Kabupaten Luwu.
Dalam dokumen pengaduan masyarakat Nomor: 016/DPN-SMETH/XI/2026 yang disampaikan kepada Kapolri, DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menguraikan sejumlah dugaan persoalan terkait aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Bajo Barat.
Berdasarkan kronologi dalam dokumen tersebut, aktivitas PETI diperkirakan telah berlangsung lebih dari tiga tahun, yakni sejak sekitar 2023 atau bahkan sebelumnya.
Aktivitas yang awalnya dilakukan secara konvensional disebut berkembang menjadi pertambangan berskala besar dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator, mesin diesel, dan pompa air.
Koordinator Lapangan, Risal, menyoroti perubahan pola operasional tersebut. Menurutnya, penggunaan alat berat menunjukkan peningkatan skala aktivitas pertambangan yang seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan instansi terkait.
“Awalnya aktivitas penambangan dilakukan secara konvensional. Namun, seiring berjalannya waktu, aktivitas tersebut berkembang menjadi skala besar dengan menggunakan ekskavator. Pertanyaannya, bagaimana aktivitas sebesar ini bisa berlangsung begitu lama? Di mana fungsi pengawasan dan penegakan hukum?” ujar Risal.
Sorotan lainnya berkaitan dengan klaim dalam dokumen pengaduan bahwa penertiban oleh aparat penegak hukum telah dilakukan sebanyak tujuh kali. Namun, aktivitas pertambangan ilegal tersebut dilaporkan masih terus berlangsung.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penindakan selama ini. Apakah penertiban telah menyentuh seluruh mata rantai aktivitas pertambangan, atau justru hanya sebatas tindakan sementara tanpa penyelesaian terhadap pihak-pihak yang diduga berada di balik operasional tambang?
Selain persoalan penegakan hukum, kerusakan lingkungan menjadi salah satu perhatian utama dalam pengaduan tersebut.
Aktivitas PETI dilaporkan berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Desa Kadong-Kadong, Marinding, Tumbu Bara, Tettekang, Saronda, hingga Bonelemo Barat, termasuk kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso.
Dalam dokumen pengaduan, pengerukan sungai diperkirakan telah mencapai kedalaman sekitar 50 meter. Sementara material hasil galian dilaporkan menumpuk menyerupai gunung dengan ketinggian sekitar 40 meter, memenuhi bantaran dan menutupi sebagian badan sungai.
Dampak aktivitas tersebut disebut terlihat dari perubahan kondisi air Sungai Suso yang dilaporkan semakin keruh, berwarna cokelat, dan bercampur lumpur.
Warga yang selama ini mengandalkan sungai untuk memenuhi kebutuhan air bahkan disebut terpaksa membuat sumur-sumur kecil di tepi sungai demi mendapatkan air bersih.
Kerusakan tersebut juga dikhawatirkan mengancam kawasan permukiman dan ribuan hektare lahan persawahan yang bergantung pada aliran Sungai Suso sebagai sumber irigasi.
Perhatian khusus turut diarahkan pada kawasan Saronda yang disebut berada di sekitar Intake PDAM Lekopini. Lokasi tersebut merupakan sumber air baku Perumda Tirta Latimojong yang memasok kebutuhan air bersih bagi ribuan pelanggan di Belopa.
Apabila dugaan aktivitas pertambangan ilegal di sekitar kawasan tersebut tidak segera ditangani, ancamannya bukan hanya terhadap ekosistem sungai, tetapi juga terhadap ketersediaan air bersih dan keberlangsungan pertanian masyarakat.
DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang juga menyoroti kesepakatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Luwu pada 22 Agustus 2026.
Dalam berita acara kesepakatan tersebut, unsur pimpinan daerah bersama aparat penegak hukum disebut telah menyepakati penolakan terhadap segala bentuk aktivitas PETI di bantaran maupun badan Sungai Suso.
Kesepakatan itu juga mencakup sosialisasi kepada masyarakat serta penegakan hukum secara tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
Dokumen tersebut ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati Luwu, pimpinan DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Dandim 1403 Palopo, Kapolres Luwu, serta Sekretaris Daerah.
Namun, berdasarkan pengaduan organisasi mahasiswa tersebut, hampir tiga bulan setelah kesepakatan ditandatangani, aktivitas pertambangan ilegal masih dilaporkan ditemukan dan kerusakan DAS Suso disebut terus meluas.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana komitmen bersama tersebut telah dilaksanakan oleh masing-masing unsur yang menandatanganinya.
Bagi organisasi mahasiswa tersebut, kesepakatan tanpa implementasi nyata hanya akan menjadi dokumen formal apabila tidak diikuti tindakan konkret untuk menghentikan aktivitas PETI dan memulihkan lingkungan yang terdampak.
Tidak hanya meminta penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal, DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang juga mendesak pemeriksaan internal terhadap jajaran aparat penegak hukum.
Dalam dokumen pengaduannya, organisasi tersebut secara khusus meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri memeriksa jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, mantan Kapolres Luwu, serta jajaran Reserse Kriminal Polres Luwu yang diduga mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan penanganan aktivitas PETI tersebut.
Pemeriksaan itu dinilai penting untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan pengawasan, kelalaian dalam penindakan, atau kemungkinan keterlibatan oknum yang perlu dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.
Desakan tersebut sekaligus meminta Mabes Polri memastikan bahwa seluruh proses penanganan perkara berjalan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Selain mendesak pemeriksaan internal kepolisian, DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta aparat penegak hukum menelusuri sejumlah nama yang dicantumkan dalam bahan pengaduan terkait dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Luwu.
Nama-nama yang disebut dalam dokumen tersebut antara lain H. Hartono, Candra, H. Sahar, H. Kahar, H. Wawan, H. Dodi, H. Saudi, Iwan, Bapak Ayu, H. Suriman, H. Mare, Ibu Ayu, Ibu Anita, serta Pak Alam.
Selain itu, terdapat penyebutan pihak yang dikaitkan dengan Polda Gorontalo, yang menurut organisasi tersebut masih perlu diperjelas identitas maupun kapasitasnya.
DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta agar seluruh nama tersebut menjadi bagian dari materi penelusuran aparat untuk memastikan apakah terdapat hubungan, peran, informasi, atau keterkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Bajo Barat dan sekitarnya.
Penelusuran diharapkan tidak hanya berhenti pada pekerja lapangan, tetapi menjangkau seluruh mata rantai kegiatan pertambangan, mulai dari dugaan pemodal, pemilik alat berat, pengendali operasional, penyedia sarana pertambangan, penampung, pengolah, pengangkut, hingga pihak yang diduga memperjualbelikan hasil tambang.
Meski demikian, organisasi tersebut menegaskan bahwa pencantuman nama dalam dokumen pengaduan tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Seluruh dugaan harus diuji melalui proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah.
“Kami meminta aparat tidak tebang pilih. Siapa pun yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal harus ditelusuri berdasarkan bukti dan fakta hukum. Jangan hanya pekerja lapangan yang ditindak, sementara dugaan keterlibatan pihak-pihak yang berada di balik aktivitas tersebut tidak diperiksa,” tegas Reza.
DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang juga menuntut transparansi dalam seluruh proses penegakan hukum, khususnya terkait penertiban, penyitaan barang bukti, serta perkembangan penanganan perkara PETI di Kabupaten Luwu.
Maka penindakan tidak boleh hanya berorientasi pada penghentian aktivitas tambang untuk sementara waktu. Aparat harus mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal, pengendali operasional, penampung, pengolah, pengangkut, hingga penjual hasil tambang ilegal.
Reza Prasatria Dharma menegaskan bahwa aksi di depan Mabes Polri bukan sekadar penyampaian aspirasi, melainkan bentuk desakan agar negara memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.
Maka apabila aktivitas pertambangan ilegal telah berlangsung bertahun-tahun, berulang kali ditertibkan, tetapi masih terus ditemukan, maka persoalan tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh, termasuk efektivitas pengawasan aparat di daerah.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban, sungai rusak, lahan pertanian terancam, sementara penegakan hukum seolah berjalan di tempat. Kami meminta Kapolri menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dan lingkungan, bukan membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian,” tegasnya.
Oleh karena itu mereka kembali menekankan bahwa penegakan hukum harus mampu mengungkap keseluruhan jaringan yang diduga terlibat, termasuk menelusuri aliran modal, kepemilikan alat berat, pengendalian operasional, serta distribusi hasil tambang.
DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang berharap Mabes Polri segera menindaklanjuti pengaduan tersebut melalui penyelidikan yang objektif, profesional, dan transparan.
Bagi mereka, persoalan PETI di Kabupaten Luwu bukan hanya menyangkut pelanggaran hukum pertambangan, melainkan juga menyangkut keselamatan lingkungan, keberlangsungan sumber air bersih, serta hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan dari dampak kerusakan lingkungan.
Penegakan hukum yang menyeluruh dan tanpa pandang bulu dinilai menjadi kunci untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.





