Kontranews.id – Pusat Akuntabilitas Publik Indonesia (PAPI) kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid II di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta. Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak pemerintah membuka informasi resmi terkait status perizinan atau penugasan proyek panas bumi Suoh–Sekincau yang dikelola PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau (SEGSS), sekaligus meminta perlindungan terhadap kawasan ekologis Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Aksi Jilid II ini merupakan tindak lanjut dari demonstrasi sebelumnya yang digelar PAPI di kantor PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau, Wisma Barito, lantai 17, Jakarta.

Dalam aksi terdahulu, PAPI mempertanyakan kejelasan status perizinan dan informasi mengenai perpanjangan izin proyek panas bumi Suoh–Sekincau. Persoalan tersebut kemudian berkembang setelah adanya komunikasi melalui pesan WhatsApp dari seseorang yang mengatasnamakan pihak PT SEGSS.

Dalam komunikasi tersebut, pihak yang bersangkutan menyampaikan bahwa izin perusahaan telah diperpanjang dengan menyertakan dokumen sebagai bukti pendukung.

Namun, setelah mencermati dokumen yang diterima, PAPI menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi. Pasalnya, dokumen tersebut, berdasarkan pemeriksaan PAPI, tidak memuat tanda tangan Menteri ESDM maupun cap resmi Kementerian ESDM.

BACA JUGA :  KPK Bongkar Dugaan Korupsi Gas, Neraca Energi Nasional 2012–2025 Jadi Sorotan

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan dokumen serta kepastian status hukum perpanjangan izin atau penugasan yang dimaksud.

PAPI menegaskan tidak ingin menjadikan komunikasi informal melalui WhatsApp sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan status perizinan perusahaan. Organisasi tersebut meminta kepastian langsung dari instansi pemerintah yang memiliki kewenangan, yakni Kementerian ESDM.

Melalui aksi Jilid II, PAPI mendesak kementerian memberikan penjelasan secara terbuka mengenai benar atau tidaknya perpanjangan izin atau penugasan PT SEGSS, waktu penerbitan keputusan, dasar hukum yang digunakan, serta dokumen administratif resmi yang menjadi landasan kebijakan tersebut.

Menurut PAPI, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut administrasi perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan transparansi kewenangan negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kepastian dokumen dan keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap setiap keputusan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan kepentingan lingkungan hidup.

Selain mempertanyakan status perizinan, PAPI turut menyoroti aspek lingkungan dari pengembangan proyek panas bumi Suoh–Sekincau, khususnya terkait kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Kawasan tersebut merupakan salah satu wilayah konservasi penting di Sumatera yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan fungsi ekologis strategis. TNBBS juga menjadi bagian dari Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS), kawasan Warisan Dunia UNESCO.

BACA JUGA :  KPK Bongkar Dugaan Korupsi Gas, Neraca Energi Nasional 2012–2025 Jadi Sorotan

PAPI berpandangan bahwa setiap rencana maupun aktivitas pengembangan proyek panas bumi yang berpotensi berkaitan dengan kawasan ekologis tersebut harus didasarkan pada kajian lingkungan yang memadai, prinsip kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Organisasi ini menegaskan bahwa pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk panas bumi, tidak boleh mengesampingkan perlindungan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.

Transisi energi, menurut PAPI, harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian hutan, keanekaragaman hayati, serta hak masyarakat yang berada di sekitar wilayah pengembangan proyek.

Karena itu, pemerintah diminta memastikan seluruh proses perizinan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan memiliki landasan hukum yang jelas serta mempertimbangkan potensi dampak ekologis secara menyeluruh.

Dalam aksi demonstrasi Jilid II tersebut, Pusat Akuntabilitas Publik Indonesia menyampaikan empat tuntutan utama kepada Kementerian ESDM.

Pertama, mendesak Kementerian ESDM memberikan klarifikasi resmi mengenai kebenaran informasi perpanjangan izin atau penugasan PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau.

Kedua, meminta kementerian membuka dokumen resmi, dasar hukum, serta keputusan administratif yang berkaitan dengan perpanjangan izin atau penugasan perusahaan tersebut.

BACA JUGA :  KPK Bongkar Dugaan Korupsi Gas, Neraca Energi Nasional 2012–2025 Jadi Sorotan

Ketiga, mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek panas bumi Suoh–Sekincau dengan memperhatikan potensi dampak ekologis terhadap TNBBS dan kawasan sekitarnya.

Keempat, meminta pemerintah menjamin perlindungan TNBBS sebagai bagian dari Warisan Dunia UNESCO, sekaligus memastikan keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan.

PAPI juga mengingatkan bahwa keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat yang dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, informasi mengenai keputusan administratif pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam harus dapat diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui aksi Jilid II ini, PAPI berharap Kementerian ESDM tidak hanya memberikan penjelasan secara lisan, tetapi juga menyampaikan dokumen dan keterangan resmi yang dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan secara hukum.

PAPI menegaskan, transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Selamatkan TNBBS! Buka informasi perizinan PT Star Energy Geothermal! Transparansi dan akuntabilitas adalah kewajiban negara,” demikian penegasan Pusat Akuntabilitas Publik Indonesia (PAPI).