Kontranews.id, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik usai akun Instagram resminya, @gibran_rakabuming, kedapatan mengikuti beberapa akun yang diduga kuat mempromosikan praktik judi online (judol).
Temuan ini langsung menyulut reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk pakar telematika Roy Suryo.
Roy menilai, tindakan tersebut bukan sekadar keteledoran biasa dalam mengelola media sosial, tetapi bentuk pelanggaran moral dan etika yang tak bisa ditoleransi. Ia bahkan menyebut bahwa Gibran sudah tidak layak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden RI.
“Ini bukan hal sepele. Akun resmi seorang Wakil Presiden mengikuti akun promosi judi online? Itu bentuk ketidakpantasan yang terang-benderang. Secara etika dan moral, GRR (Gibran Rakabuming Raka) sudah tidak pantas lagi jadi Wapres,” tegas Roy Suryo, Kamis, 5 Juni 2025.
Salah satu tangkapan layar yang viral menunjukkan akun @gibran_rakabuming mengikuti akun-akun seperti @bang_jabrik.game dan @raffjokiin_, yang belakangan diketahui aktif mempromosikan konten perjudian. Fakta ini dianggap memperparah citra Gibran yang sebelumnya juga pernah terseret kontroversi digital lain.
Roy Suryo mengingatkan publik soal akun Kaskus bernama “Fufufafa” yang sempat menghebohkan, di mana identitas akun tersebut disebut 99,9 persen mengarah ke Gibran.
Akun itu diketahui pernah memuat ujaran kebencian, konten rasis, dan pornografis terhadap sejumlah tokoh nasional seperti Siti Hediati Soeharto, SBY, hingga Anies Baswedan.
“Nomor telepon, email, hingga data personal lainnya dari akun tersebut sangat kuat mengarah ke GRR. Ini bukan tuduhan asal-asalan. Ini fakta digital,” jelas Roy.
Terkait kontroversi akun judol, pihak Sekretariat Wakil Presiden memberikan klarifikasi. Mereka menyebut bahwa akun-akun tersebut kemungkinan besar telah mengalami perubahan nama dan konten sejak pertama kali dibuat.
Bahkan dikatakan, sejumlah tokoh publik lainnya juga sempat mengikuti akun yang sama sebelum berubah menjadi akun promosi judi.
Namun bagi Roy Suryo, penjelasan itu tidak cukup untuk menghapus tanggung jawab moral seorang pejabat publik.
“Sebagai Wakil Presiden, GRR punya kewajiban menjaga citra dan integritas, termasuk di ruang digital. Kalau sudah begini, jangan salahkan rakyat kalau wacana pemakzulan kembali menggema,” tandasnya.
Dengan akumulasi rekam jejak digital yang dinilai bermasalah, dorongan untuk memakzulkan Gibran dari jabatannya kini semakin menguat.
Editor : Id Amor
Follow Berita Kontranews.id di Tiktok
